CIVIL DEFENSE

       PERTAHANAN SIPIL DI INDONESIA

PERKEMBANGAN  DAN HARAPAN DIMASA DEPAN

Pertahanan sipil atau Civil defence telah diterapkan di sebagian besar negara berdaulat, keberadaan dan perannya sangat menonjol dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, terutama diarahkan kepada upaya mengatasi dan membantu korban bencana dan keadaan darurat sebagai bentuk bantuan kemanusiaan.   Konsep awal yang digunakan oleh negara-negara tersebut adalah melindungi masyarakat sipil dari bencana perang dimana kemungkinan timbul korban sipil baik jiwa maupun harta benda dalam jumlah besar.    Setelah berakhirnya perang dingin, pertahanan sipil (hansip) memiliki tujuan yang lebih luas dan terfokus untuk menghadapi keadaan darurat dan bencana secara umum, sehingga konsep operasi kekuatan hansip berkembang  dengan menyelenggarakan program dalam kegiatan menejemen krisis, menejemen darurat, kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat, rencana menghadapi kontijensi, pelayanan kedaruratan dan perlindungan rakyat yang diarahkan kepada kegiatan penyelamatan hidup, meminimalkan kerusakan/kehancuran terhadap properti dan mengelola kesinambungan produksi industri pada saat terjadi serangan musuh ( dalam situasi perang).     

Membangun Disiplin dan Kesetiaan

MEMBANGUN SIKAP PRILAKU POSITIF

MELALUI PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), bertujuan untuk mewujudkan Warga negara yang mengerti dan sadar serta yakin untuk menunaikan kewajiban bangsa dalam bela negara, yang ditandai dengan sikap dan perilaku cinta tanah air, sadar berbangsa, sadar bernegara, yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara, rela berkorban untuk Negara dan Bangsa dan memiliki kemampuan awal bela Negara baik secara psikis maupun pisik.    Membangun jiwa warga negara yang mengerti, sadar dan yakin untuk menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menjadi kepentingan bersama, bukan hanya bagi pegawai pemerintah saja, tetapi semua lapisan masyarakat pada semua lingkungan yang masing-masing akan mengambil peran sesuai dengan profesinya.      

Pemerintah secara intens telah memprogramkan kegiatan PPBN secara luas, namun disadari bahwa penyiapan komponen pendidikan bagi terselenggaranya kegiatan program ini masih sangat terbatas.   Agar kegiatan program dapat terselenggara tepat waktu dan tepat sasaran, maka dilakukan kerjasama antar institusi, dan pada umumnya pemerintah daerah akan memilih instansi militer sebagai pelaksana kegiatan.   Meskipiun alasan mengapa pemerintah memilih institusi militer belum jelas, namun secara harfiah pemerintah daerah menganggap bahwa pada institusi ini, sudah lebih siap dengan melihat budaya yang telah tertanam di lingkungan militer.  Permasalahan yang muncul dilapangan umumnya pada proposal kegiatan yang diajukan oleh pelaksana lapangan, terdapat kegiatan yang seharusnya tidak diberikan kepada peserta PPBN karena kegiatan tersebut membutuhkan kesiapan fisik dan ketrampilan yang harus dilatihkan lebih dulu kepada pelaku dan kegiatan ground to zero atau dalam istilah kepentingan indoktrinasi, menghilangkan memori perorangan untuk siap menerima doktrin baru yang diwajibkan.  Karena rendahnya pemahaman tentang PPBN, penyelenggara kegiatan tidak melakukan evaluasi/koreksi ats kegiatan yang akan dilaksanakan, penyelenggara hanya menerima apa yang ditawarkan oleh pelaksana lapangan tanpa mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan yang diberikan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

      

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

UNTUK MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

DAN PERDAGANGAN BEBAS

Oleh : Juanda Sy., M.Si (Han)

1.         Pendahuluan.   Pemberdayaan masyarakat, merupakan suatu proses dalam meningkatkan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan yang tersedia dilingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kesejahteraan.[1] Semangat otonomi daerah, salah satu tujuan terpenting adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyatnya, sehingga pemerintah dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan sumberdaya lain yang ada diwilayah pemerintahan.    Hal ini memungkinkan karena pemerintah didaerah lebih mengenal dan memahami kekuatan yang ada didaerahnya, sehingga pemanfaatan sumberdaya yang ada didaerah dihadapkan dengan ketrampilan yang dimiliki oleh rakyat dapat menjadi sebuah konsep pemberdayaan masyarakat yang menguntungkan, bagi pemerintah dan masyarakat.    Keuntungan difihak pemerintah diperoleh karena memiliki kekuatan dalam pengelolaan sumberdaya, yang akan memberikan nilai tambah dan pendapatan daerah yang bermanfaat bagi pembangunan dan dapat mengurangi kemungkinan adanya tuntutan yang berlebihan dari masyarakat, karena sebagian besar masyarakat telah memiliki kesibukan yang memberikan nafkah.   Sedangkan keuntungan difihak masyarakat adalah perolehan penghasilan dari apa yang telah mereka kerjakan yang dapat meningkatkan mutu hidup mereka disegala bidang, karena dengan melakukan pekerjaan mengolah sumberdaya natural menjadi sesuatu bahan yang bermanfaat, akan menghasilkan nilai jual dan memberikan penghasilan bagi keluarganya.  Beberapa contoh yang dapat disampaikan adalah Jepara.   Masyarakat Jepara sebagian besar sangat berbakat dalam seni ukir kayu, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana di sebagian kota ini mengembangkan industri meubelair dari kayu.   Di Jepara juga dibentuk sekolah kejuruan mengukir, sehingga bakat yang dimiliki masyarakat dapat dikembangkan secara ilmiah, sehingga dari sekolah ini akan menghasilkan pengembangan inovasi seni ukir kayu terutama untuk kepentingan peralatan rumah tangga.   Dengan keberadaan tenaga kerja pengukir, para pengusaha kayu memanfaatkan ketrampilan mereka dengan memberikan order kepada setiap keluarga untuk mengerjakan bentuk-bentuk tertentu berbagai komponen meubel dan peralatan rumah tangga.   Pekerjaan ini dapat dilakukan dirumah masing-masing, dengan penetapan standar mutu sesuai yang diinginkan oleh pengusaha dan setiap potong pekerjaan dihargai dengan nilai upah tertentu.   Dengan demikian, masyakat dapat bekerja dirumah dan masih dapat mengerjakan kepentingan mereka masing-masing dan perusahaan tidak membutuhkan lahan yang luas dan peralatan kerja untuk menghasilkan produk olahan sesuai rancangan usaha industri.   Kondisi ini telah dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat, karena pemerintah akan memperoleh penghasilan dari pajak pengusaha dan barang dagangannya  dan masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari pekerjaan mereka yang dapat dikerjakan dirumah, sedangkan pengusaha tidak membutuhkan banyak dana untuk menyiapkan lahan dan peralatan untuk usahanya, karena produksi berlangsung dirumah para pekerjanya.   Selain itu pengusaha tidak membutuhkan modal sebagai dana upah tetap yang terlalu banyak, karena upah diberikan sesuai dengan hasil pekerjaan setiap pengrajin yang bergabung dalam industri.   Selain itu pemerintah dan pengusaha di Kota ini juga akanmemperoleh keuntungan dari tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat, sehingga usaha lain dapat berkembang, karena masyarakat sebagian besar masyarakat memiliki penghasilan, yang dapat membelanjakan dananya untuk kebutuhan rumah tangganya.    Industri mebel di Kabupaten Jepara menduduki posisi strategis karena mampu memberikan kontribusi terhadap pendapat daerah itu sebesar 26% dengan nilai ekspor US$130 juta atau senilai lebih dari Rp1 triliun pada 2010.Sementara data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian kabupaten setempat menunjukkan pada 2011 mencapai US$111,65 juta.[2]

Menguasai pasar Dunia

 Konsep strategi Militer 

pada strategi bisnis Jepang

dalam menguasai pasar dunia

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua kebutuhan peralatan dan perangkat yang digunakan disebagian besar belahan dunia, hampir semua menggunakan produk Jepang, sebagai citra mutu tinggi sebuah barang, mulai dari Televisi, Camera, Mobil, Motor, komputer, Jam tangan dan masih banyak produk bermutu tinggi yang diproduksi Jepang yang telah diakui dan menguasai pasar secara Internasional. Namun sebelum itu jauh sebelum kondisi ini dapat diterapkan oleh Jepang, Jepang telah menerapkan Strategi yang tepat, pemilihan waktu yang tepat, memberdayakan Kekuatan Nasional secara tepat serta mengerti kebutuhan pasar secara tepat pula.

Strategi Jepang, ternyata diinspirasi oleh prinsip perang yang ditulis oleh SunTzu, yang telah berabad-abad yang lalu telah dipelajari oleh Jepang, salah satu strategi sebagai contoh yang diterapkan Jepang saat hendak menyerang kedudukan Inggris di Singapura. Secara logika yang dipercaya Inggris, bahwa barang siapa yang menguasai laut, maka mereka akan mengusai dunia, sehingga Inggris mempersiapkan meriam dengan menempatkan kedudukan meriam untuk menghadang kekuatan Jepang yang diperkirakan akan menyerang dari arah laut. Akan tetapi, Jepang tidak menyerang dari arah laut, tetapi justru bergerak menggunakan jalan pendekat darat, menyerang dari semenanjung Malaysia, yang mengagetkan dan memporak porandakan pertahanan Inggris, dalam hal ini Jepang menerapkan prinsip Pendadakan, dengan menyerang dari arah yang tidak terduga. 


Hampir sama yang terjadi dengan Pearl Harbour, Jepang meyakinkan tidak akan pernah menyerang Pearl Harbour, meskipun dalam perencanaannya, Jepang mempersiapkan kekuatan pasukan untuk menghancurkan Pangkalan Amerika tersebut. Meskipun dunia mengecam bahwa Jepang tidak tahu malu dengan melakukan penipuan, tetapi Jepang percaya bahwa keputusan menyerang Pearl Harbour, merupakan penerapan prinsip Pengelabuan yang juga ditulis oleh Sun Tzu.


Jepang sangat dikenal mempunyai tradisi yang sangat mahir menyempurnakan usaha yang telah berkembang dan diusahakan orang. Salah satu contoh, orang berpendapat bahwa tehnik pembuatan Bonsai asli berasal dari Jepang, tetapi ada pendapat bahwa tehnik Bonsai, telah berkembang di Cina beberapa abad sebelumnya yang diadopsi Jepang dan disempurnakan serta diperkenalkan keseluruh dunia, dengan menggunakan nama Bonsai sebuah kata Jepang yang berarti menanam pohon dalam jambangan yang dangkal, sehingga orang menjadi percaya bahwa Bonsai merupakan karya asli Jepang.

Pada mulanya, Jepang belum memiliki teknologi maju seperti yang ada saat ini. Jepang dengan menyadari bahwa Negaranya tidak memiliki sumberdaya Alam yang memadai untuk memenuhi kebutuhan Rakyatnya, mamacu semangat untuk menemukan sebuah terobosan dengan perencanaan yang benar.    Perusahaan perusahaan Jepang, secara berkala yang diketahui menerapkan perkemahan tahunan yang dilakukan selama 2 minggu setiap tahun, diikuti oleh para menejer dan pegawainya. 


Peran Militer dalam Diplomasi

Peran Militer dan Diplomasi

dalam nenegakkanKedaulatan Negara

created by : Juanda Sy., M.Si (Han)

Suatu rangkaian sejarah tidak utuh bila masih terdapat satu atau beberapa bagian yang belum dapat ditemukan. Sejarah dari waktu kewaktu semakin luas cakupannya dengan berbagai temuan dan berbagai tambahan data yang dikumpulknan oleh para penyusun sejarah. Beberapa bagian sejarah yang cukup penting untuk dijadikan bahan tambahan dan sekaligus menjadi bahan kajian adalah Agresi Belanda terhadap Indonesia pada 19 Desember 1948 yang dalam penuturan sejarah disebut sebagai Agressi II.

Pada saat itu antara Indonesia dengan Belanda masih terikat dengan perjanjian Renville, yang berisikan tentang gencatan senjata antara dua negara yang sedang konflik. Indonesia telah merdeka pada 17 Agustus 1945, namun Belanda sebagai fihak yang pernah menjadi penjajah Indonesia masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia , sehingga pada saat Jepang kalah perang, Belanda sebagai bagian dari pasukan sekutu , mengirimkan pasukannya ke Indonesia dengan seolah –olah sebagai bagian pasukan sekutu yang pada waktu itu dipimpin Inggris mendarat di Indonesia. Kedatangan belanda waktu itu langsung mengadakan serbuan terhadap Indonesia dan merebut wilayah Indonesia dan mengubah Indonesia menjadi negara serikat. Wilayah Republik Indonesia pada saat adalah Karesidenan Yogjakarta dan Solo (di Jawa Tengah), Aceh (di Sumatera)

Dewan keamanan PBB mengeluarkan mandat untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda sesuai hasil perjanjian Renville, dan dibentuk sebuah komisi Good offices commitee, yang terdiri dari perwakilan 3 negara untuk tindak lanjut penyelesaian konflik antar negara Indonesia dan Belanda. Masing-masing negara yang bertikai menunjuk sebuah negara untuk mewaliki kepentingannya, Indonesia memilih Australia , Belanda menunjuk Belgia dan kedua negara tersebut meminta Amerika menjadi anggota komite, sebagai negara yang bersikap netral. Perundingan damai antara Belanda dan Indonesia dilaksanakan di dua negara secara bergiliran. Pada saat itu perundingan sedang berlangsung di Indonesia dan secara tepatnya perundingan dilaksanakan di Kaliurang.

Dalam kondisi seperti itu, Indonesia tidak memperhitungkan bahwa Belanda akan menyerang Indonesia, karena pada saat itu antara kedua negara masih terikat perjanjian gencatan senjata dan komite sedang melaksanakan sidang di Yogjakarta, meskipun berdasarkan pengalaman sebelumnya, Indonesia tetap waspada terhadap Belanda yang mungkin saja akan melakukan tindakan curang seperti yang pernah dilakukan pada tahun 1947 pada Agresi militer Belanda I. Saat itu tentara KNIL dipimpin oleh Jenderal Simon Spoor mempertimbangkan bahwa untuk meruntuhkan Republik Indonesia , harus dilakukan dengan kekuatan besar dan tepat pada jantung kekuatan, agar dengan sekali pukulan telak, Indonesia akan takluk dan diplomasi lebih lanjut menjadi lebih mudah. Menurut catatan, persiapan penyerangan Belanda ke Yojakarta menggunakan kekuatan udara :