PERAN TNI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA  DI INDONESIA

HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA

1.         Pendahuluan

Posisi geografi Indonesia yang menjadi pertemuan lempeng tektonik di barat dan di timur indonesia, faktor hidroklimatologi dan kerusakan ekosistem, menjadikan wilayah Indonesia rawan bencana. Dalam definisi yang mengacu pada UN-ISDR (International Strategy for Disaster Reduction), bencana didefinisikan sebagai “gangguan serius terhadap suatu sistem, komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian manusia, material, ekonomi atau lingkungan yang meluas melampaui kemampuan mereka (komunitas atau masyarakat yang terkena dampak) untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri“.

Peran pemerintah dalam penanganan bencana sangat vital, meskipun dari berbagai unsur diluar pemerintah juga telah melakukan upaya-upaya menangani masalah bencana sebagai dukungan kepada pemerintah serta kepedulian sosial. Bencana alam berpengaruh langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat, yang menjadi tugas pemerintah untuk mengelolanya, karena berdampak sangat  kompleks, dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, sosial, bahkan sampai kepada tegak atau runtuhnya sebuah negara dan oleh karenanya dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan landasan hukum yang mengatur mengenai penanggulangan bencana, yang disahkan pada 26 April 2007 menjadi Undang-Undang No. 24/2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.   Pemerintah berharap dapat meningkatkan sinergi berbagai pihak dalam usaha penanggulangan bencana dan semua pengaruhnya di Indonesia, dengan berpedoman kepada undang-undang tersebut.   Selain Undang-undang tentang penanggulangan bencana, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait langsung dengan penanggulangan bencana, yaitu   PP no 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana, PP No 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP No 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana alam.   Mempelajari undang-undang dan peraturan pemerintah ini, terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan tugas TNI, terutama dalam operasi militer selain perang (OMSP) , karena beberapa faktor yang tidak diatur secara jelas dan dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaksanaan tugas TNI dalam penangulangan bencana alam.

MENCEGAH TUMBUHNYA SEPARATISME

PERAN KOMUNITAS KEAMANAN

DALAM MENGATASI SEPARATISME

(STUDI KASUS PAPUA)

Oleh : Juanda Sy, M. Si (Han)

1.         Pendahuluan.   Dalam kasus konflik internal, seperti yang terjadi di Papua dan Aceh, permasalahan pokok yang menjadi pemicu menurut beberapa pengamat, sebagian besar karena masih adanya kesenjangan Ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya  yang menyebabkan konflik sosial dan menimbulkan implikasi kepada tugas komunitas keamanan.  Namun demikian, konflik sosial yang terjadi tidak mungkin dapat diatasi hanya oleh komunitas keamanan, karena akar permasalahan merupakan bagian dari tugas, peran dan fungsi lembaga yang membidangi sektor yang terjadi kesenjangan.  Bila keputusan negara hanya memerangi kelompok bersenjata saja, akan cenderung berlarut,  sangat sulit memperoleh keberhasilan dan menuntaskan permasalahan, selama permasalahan pokok yang menjadi penyebab tidak diatasi dengan baik.   Dalam beberapa kasus dimana efektivitas dalam melaksanakan peran dan misi dapat dievaluasi, namun efektivitas yang terbaik umumnya ditentukan oleh  bagaimana negara mengatur dan menetapkan peran dan tugas komunitas keamanan dalam  mengatasi permasalahan separatisme dan konflik internal lainnya yang berkembang.

Memimpin dengan keteladanan

MEMIMPIN DENGAN KETELADANAN

Oleh Juanda Sy., M.Si (Han)

Dalam menilai kepemimpinan, saat ini yang sering terlihat adalah memimpin dengan menyuruh melakukan seperti yang dikatakan dan sangat sedikit yang menyuruh seperti yang dilakukan.    Banyak contoh  menunjukkan adanya dua jenis pemimpin, yaitu mereka yang memimpin dengan contoh, dan mereka yang berusaha memimpin dengan retorika.  Menurut Anda pemimpin jenis mana yang hampir selalu mengalami sukses lebih besar dan lebih dipercaya dan memotivasi orang lain dalam jangka panjang ?

Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan pemerhati kepemimpinan, mereka memperoleh fakta bahwa selama lebih dari tiga dekade pelatihan terhadap pemimpin dalam berbagai organisasi dan strata organisasi yang berbeda, baik pimpinan perusahaan, politik dan organisasi nirlaba, ditemukan suatu kondisi dimana apabila seseorang dalam posisi kepemimpinan tidak memahami perlunya memimpin dengan contoh, dan benar-benar memimpin dengan menerapkan jalan itu, dia tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin yang benar-benar efektif.  

Kepemimpinan adalah memotivasi orang lain untuk bergerak mencapai tujuan organisasi dan para awak diharapkan dapat melakukan lebih dari yang biasanya mereka lakukan, karena mereka memahami visi dan tujuan yang disampaikan oleh pemimpin organisasi, dan mereka percaya pada pemimpin sebagai pribadi.  Dalam organisasi, tidak ada orang yang benar-benar termotivasi oleh pemimpin yang tidak mendapat kepercayaan dan tidak dihormati secara pribadi, atau dalam istilah lain anak buah tidak akan pernah memberikan hadiah Loyalitas kepada pemimpin yang tidak mereka percayai.

PARADIGMA PEMBANGUNAN .. KACAMATA MILITER

            Mengevaluasi beberapa kasus yang pernah terjadi didalam negeri, dinilai bahwa proses penangannya agak terlambat yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan dalam jumlah yang cukup besar.   Trend baru yang berkembang dalam bentuk aksi anarkhis, konflik komunal dan aksi yang menentang pemerintah, serta sikap menantang dalam sengketa perbatasan negara, belum dapat diselesaikan secara tuntas dan masih menyisakan residu, merupakan akibat yang ditimbulkan oleh belum tuntasnya penentuan lembaga yang bertanggungjawab menyelenggarakan dan mengelola fungsi keamanan.  

Masih adanya konflik vertikal maupun horizontal, sangat penting untuk mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam menemukan akar permasalahan dan solusi untuk menuntaskan permasalahannya.   Munculnya konflik sosial dimasyarakat, dapat terjadi karena sinergi antar lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan belum dapat terjalin dengan baik dan belum   terjalin komunikasi yang sinergis.    Kerancuan konsep yang menimbulkan multi tafsir menyebabkan masing-masing institusi memper-sepsikan sesuai kepentingan lembaga masing-masing. Negara belum menemukan penjelasan yang pasti dalam pemahaman tentang keamanan nasional; ancaman dari luar dan dari dalam negeri; pemahaman tentang pertahanan negara; dan pemahaman keamanan dalam negeri serta kamtibmas.